McConnell Minta Mahkamah Agung AS Tolak Upaya TikTok untuk Memblokir Undang-Undang
Pada Rabu (18/12), Ketua Partai Republik di Senat AS, Mitch McConnell, mengeluarkan desakan kepada Mahkamah Agung AS agar menolak upaya TikTok dan perusahaan induknya, ByteDance, yang berbasis di China, untuk memblokir undang-undang yang memaksa aplikasi video pendek itu dijual paling lambat 19 Januari. Hal ini dilakukan atas dasar keamanan nasional.
Argumen McConnell
McConnell menganggap argumen perusahaan tersebut “tidak berdasar dan tidak masuk akal.” Ia menilai bahwa upaya ini hanya sebagai permainan litigasi standar pada akhir satu pemerintahan, dengan harapan pemerintahan berikutnya akan menangguhkan eksekusi. McConnell menekankan bahwa Mahkamah Agung seharusnya tidak menoleransi hal tersebut datang dari musuh asing atau penjahat kelas kakap.
Jadwal Argumen di Mahkamah Agung
Mahkamah Agung telah menjadwalkan argumen untuk kasus tersebut pada 10 Januari. Hal ini menunjukkan bahwa Kongres telah menetapkan tanggal 19 Januari sebagai batas waktu penjualan aplikasi TikTok, sehingga menghilangkan segala kemungkinan ketidakpastian politik dalam pelaksanaan undang-undang itu.
Reaksi dari TikTok
TikTok sendiri tidak memberikan komentar mengenai hal ini. Namun, perusahaan tersebut mencatat dalam pengajuan hukum bahwa Presiden terpilih Donald Trump telah menyatakan bahwa ia tidak ingin TikTok dilarang. Hal ini menunjukkan adanya ketidakpastian mengenai nasib TikTok di AS.
Dampak Larangan TikTok
Lebih lanjut, American Civil Liberties Union, Electronic Frontier Foundation, dan Knight First Amendment Institute di Columbia University telah bersama-sama mengajukan desakan kepada Mahkamah Agung agar memblokir larangan TikTok. Mereka menilai bahwa larangan tersebut akan menyebabkan gangguan luar biasa dalam kemampuan warga Amerika untuk terhubung dan berkomunikasi.
Potensi Penghentian Layanan
Jika larangan TikTok diterapkan, unduhan baru TikTok di toko aplikasi Apple atau Google akan dilarang. Namun, pengguna yang sudah mengunduh aplikasi tersebut masih dapat mengakses TikTok, meskipun layanan akan berkurang seiring waktu dan akhirnya berhenti berfungsi karena perusahaan-perusahaan akan dilarang memberi dukungan.
Dampak Terhadap Pengguna TikTok di AS
TikTok memperkirakan bahwa sekitar sepertiga dari 170 juta warga AS pengguna TikTok akan berhenti mengakses aplikasi tersebut jika larangan tersebut berlangsung selama sebulan. Hal ini menunjukkan dampak yang signifikan bagi pengguna TikTok di AS.
Kesimpulan
Dengan adanya desakan dari Mitch McConnell kepada Mahkamah Agung AS, nasib TikTok di AS masih menjadi tanda tanya besar. Pengguna TikTok di AS harus siap menghadapi kemungkinan larangan yang dapat memengaruhi cara mereka berkomunikasi dan berinteraksi secara online.
