Evaluasi Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih oleh Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia
Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia baru-baru ini merilis catatan terkait Evaluasi Publik atas Kinerja Presiden dan Kabinet Merah Putih, terutama dalam 100 hari pertama pemerintahan. Hasil survei menunjukkan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Prabowo Subianto mengalami tren positif, dengan 79,3 persen responden menyatakan puas. Namun, ada juga 16,9 persen responden yang merasa kurang puas atau tidak puas sama sekali.
Survei dan Hasilnya
Survei dilakukan pada 16-21 Januari 2025 oleh Indikator Politik Indonesia. Pendiri dan peneliti utama lembaga tersebut, Burhanuddin Muhtadi, menyampaikan bahwa penyelesaian masalah ekonomi, seperti stabilitas harga bahan kebutuhan pokok, pemberantasan korupsi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan, masih menjadi fokus utama yang perlu didorong oleh pemerintah.
Burhanuddin juga mengungkapkan bahwa dalam survei persepsi publik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), 91 persen responden mengetahui program tersebut. Namun, sebanyak 64 persen dari mereka mengaku kurang puas atau tidak puas dengan pelaksanaan program tersebut. Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran sebagian masyarakat akan potensi korupsi dalam program tersebut.
Program Makan Bergizi Gratis dan Program Tiga Juta Rumah Rakyat
Selain itu, survei juga menyoroti pandangan masyarakat terhadap program pengadaan tiga juta rumah rakyat. Mayoritas responden setuju dengan program ini, terutama mereka yang tinggal di desa.
Respon dari Pihak Terkait
Juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Philips J. Vermonte, menyambut baik hasil survei tersebut. Ia menganggapnya sebagai kabar baik sekaligus peringatan bahwa harapan publik terhadap pemerintah sangat tinggi. Vermonte juga menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo tidak mengenal program 100 hari, karena program kerja yang dilakukan berorientasi pada lima tahun masa jabatan.
Lebih lanjut, Vermonte berharap program Makan Bergizi Gratis tidak hanya dilihat sebagai kegiatan makan siang biasa, tetapi juga sebagai bagian dari pembangunan jangka panjang untuk memastikan gizi anak-anak terpenuhi.
Indikator Kepuasan Kinerja Pemerintah
Pakar hukum dari Universitas Al Azhar Indonesia, Suparji Ahmad, menyoroti faktor-faktor yang dapat menjadi indikator penilaian kepuasan kinerja pemerintah, termasuk demokrasi, ekonomi, politik, budaya, dan hukum. Menurutnya, penegakan hukum sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, dan demokrasi, yang pada akhirnya akan memengaruhi kepuasan publik terhadap pemerintah.
Dengan demikian, penting bagi pemerintah untuk terus memperhatikan berbagai aspek tersebut guna meningkatkan kualitas pemerintahan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja mereka.
Indikator Politik Indonesia akan terus melakukan survei dan evaluasi terhadap kinerja pemerintah untuk memberikan gambaran yang akurat kepada publik. Semua pihak diharapkan dapat bersinergi untuk menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
