Pertumbuhan Konsumsi Masyarakat Melambat di Triwulan-III 2024
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pertumbuhan konsumsi masyarakat melambat di triwulan-III 2024. Menurut laporan mereka, pertumbuhan hanya mencapai 4,91 persen secara tahunan dan mengalami penurunan sebesar 0,48 persen dari kuartal sebelumnya. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebutkan bahwa sektor pakaian, alas kaki, jasa perawatan, perumahan, kesehatan, dan pendidikan menjadi yang paling terdampak oleh perlambatan ini.
Konsumsi Rumah Tangga Sebagai Penopang Utama Pertumbuhan Ekonomi
Meskipun demikian, konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi di triwulan-III 2024 dengan kontribusi sebesar 53,08 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Kenaikan harga kebutuhan pokok seperti BBM, minyak goreng, dan pangan, serta jatuh temponya pajak, cicilan, dan kredit membuat masyarakat menjadi sangat hati-hati dalam berbelanja.
Dampak Kenaikan PPN Terhadap Masyarakat
Ekonom CELIOS Nailul Huda menyoroti beban berat yang saat ini dialami oleh masyarakat. Ia menyatakan kekhawatirannya terhadap rencana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) yang akan semakin memperberat kondisi masyarakat. Nailul menyarankan pemerintah untuk mencari sumber penerimaan negara lainnya, seperti dari sektor tambang atau mengejar pengemplang pajak yang belum membayar pajak sebesar Rp300 triliun.
Protes dan Gerakan Masyarakat Menolak Kenaikan PPN
Masyarakat mulai melakukan berbagai gerakan sebagai bentuk protes terhadap rencana kenaikan tarif PPN. Meskipun kenaikan tarifnya hanya satu persen, harga-harga barang diperkirakan akan naik hingga sembilan persen. Nailul mengingatkan bahwa aksi pemboikotan terhadap barang-barang impor lebih efektif daripada tidak belanja sama sekali, karena hal ini dapat merugikan pelaku usaha lokal.
Kapan Waktu yang Tepat untuk Menaikkan PPN?
Ekonom CORE Indonesia, Muhammad Faisal, menyarankan pemerintah untuk menunda kenaikan PPN hingga kondisi ekonomi masyarakat kelas menengah pulih. Menurutnya, kelas menengah memiliki kontribusi yang besar terhadap total konsumsi di Indonesia, sehingga penurunan spending mereka akan berdampak luas pada sektor produksi dan industri. Faisal menegaskan bahwa kenaikan PPN sebaiknya dilakukan saat purchasing power kembali meningkat seperti sebelum pandemi.
Apindo Mendesak Pemerintah untuk Kaji Ulang Rencana Kenaikan PPN
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Kamdani, menyerukan pemerintah untuk mengkaji ulang rencana kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen. Menurutnya, kenaikan ini berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk konsumsi domestik yang merupakan kontributor terbesar terhadap PDB Indonesia. Shinta juga menekankan pentingnya dialog intensif antara pemerintah dan dunia usaha untuk mencari solusi yang tepat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit.
Kesimpulan
Dalam menghadapi kondisi ekonomi yang sulit dan rencana kenaikan PPN, perlu adanya koordinasi yang baik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Keputusan terkait kebijakan ekonomi harus mempertimbangkan dampaknya secara menyeluruh terhadap seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan langkah-langkah yang diambil dapat memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
