Pada Senin (2/12), Mahkamah Pidana Internasional akan memulai sidang terbesar dalam sejarahnya yang akan berlangsung selama dua minggu. Sidang ini akan membahas apa yang harus dilakukan secara hukum oleh negara-negara di seluruh dunia untuk memerangi perubahan iklim dan membantu negara-negara yang rentan terhadap dampak buruknya.
Latar Belakang Kasus
Sidang ini dipicu oleh lobi yang dilakukan oleh negara-negara kepulauan yang khawatir akan lenyap akibat naiknya permukaan air laut. Majelis Umum PBB meminta pendapat Mahkamah Pidana Internasional tentang “kewajiban Negara-negara terkait perubahan iklim.” Selama satu dekade terakhir, permukaan laut telah naik secara global sekitar 4,3 sentimeter, dengan beberapa daerah di Pasifik mengalami kenaikan lebih tinggi. Selain itu, suhu global juga telah meningkat sebesar 1,3 derajat Celsius sejak masa pra-industri karena pembakaran bahan bakar fosil.
Peran Vanuatu
Vanuatu, sebuah negara kepulauan di Pasifik, adalah salah satu negara kecil yang mendorong intervensi hukum internasional dalam krisis iklim. Mereka ingin pengadilan mengonfirmasi bahwa tindakan yang merusak iklim adalah melanggar hukum. Vanuatu telah menjadi saksi dari kehancuran tanah, mata pencaharian, budaya, dan hak asasi mereka akibat perubahan iklim.
Dampak Keputusan Mahkamah
Meskipun keputusan Mahkamah tidak mengikat, itu dapat menjadi dasar untuk tindakan hukum lainnya, termasuk gugatan hukum domestik. Keputusan ini akan menjadi lebih dari sekadar simbol, karena dapat memberikan dasar hukum bagi negara-negara kaya untuk bertindak membantu negara-negara yang sedang berjuang.
Aksi Advokasi
Menghadapi sidang ini, kelompok advokasi dari seluruh dunia telah bersatu. Kelompok Mahasiswa Kepulauan Pasifik Melawan Perubahan Iklim dan Pemuda Dunia untuk Keadilan Iklim merencanakan aksi sore hari sebelum sidang dimulai. Mereka akan memberikan pidato, musik, dan diskusi untuk menyoroti pentingnya perubahan iklim.
Proses Sidang
Selama dua minggu, Mahkamah akan mendengarkan keterangan dari 99 negara dan belasan organisasi antarpemerintah. Ini akan menjadi sidang terbesar dalam sejarah lembaga ini yang hampir berusia 80 tahun. Keputusan akhir dari sidang ini dapat memiliki dampak besar dalam upaya global untuk melawan perubahan iklim.
Stay tuned for more updates on the outcome of the International Criminal Court’s landmark case on climate change!
