Pada hari Rabu (27/11), jaksa penuntut utama Mahkamah Pidana Internasional meminta para hakim untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk kepala rezim militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Hal ini terkait dengan kejahatan yang dilakukan terhadap minoritas Muslim-Rohingya di negara tersebut.
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan
Jenderal Min Aung Hlaing, yang mengambil alih kekuasaan dari pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi melalui kudeta militer pada 1 Februari 2021, dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini terkait dengan deportasi dan penganiayaan warga Muslim-Rohingya. Akibatnya, hampir satu juta orang terpaksa mengungsi ke negara tetangga Bangladesh untuk melarikan diri dari kampanye pembersihan etnis yang dilakukan oleh rezim militer Myanmar. Kampanye tersebut meliputi pemerkosaan massal, pembunuhan, dan pembakaran rumah.
Tindakan Jaksa Penuntut Utama ICC
Jaksa penuntut utama ICC, Karim Khan, berada di Bangladesh di mana dia bertemu dengan sejumlah warga Muslim-Rohingya yang mengungsi. Khan berencana untuk meminta lebih banyak surat perintah penangkapan bagi sejumlah pemimpin Myanmar dalam waktu dekat. Tujuan dari langkah ini adalah untuk menunjukkan bahwa Rohingya tidak dilupakan dan bahwa mereka berhak atas perlindungan hukum.
Operasi Penumpasan Pemberontakan
Tuduhan terhadap Jenderal Min Aung Hlaing berasal dari operasi penumpasan pemberontakan yang dimulai oleh militer Myanmar pada Agustus 2017 sebagai respons terhadap serangan pemberontak. Hlaing, yang mengepalai Dinas Pertahanan Myanmar, dikatakan telah memerintahkan Angkatan Bersenjata Myanmar (Tatmadaw) dan polisi nasional untuk menyerang warga sipil Rohingya.
Penyelidikan ICC
Myanmar bukan anggota ICC, namun Bangladesh merupakan anggota pengadilan global itu. Pada tahun 2018, hakim di pengadilan memutuskan bahwa jaksa dapat menyelidiki kejahatan yang “selesai atau berakhir” di wilayah negara anggota, seperti deportasi paksa. Pada tahun 2019, pendahulu Khan, Fatou Bensouda, secara resmi meminta untuk membuka penyelidikan atas situasi tersebut, dan hakim memberikan lampu hijau untuk melakukan penyelidikan terhadap “kejahatan apa pun, termasuk kejahatan apa pun di masa depan” yang dilakukan setidaknya sebagian di Bangladesh atau negara anggota pengadilan lainnya dan terkait dengan kelompok minoritas Rohingya.
Langkah-Langkah Selanjutnya
Langkah-langkah yang diambil oleh Karim Khan membuka jalan bagi penyelidikan lebih lanjut terhadap kejahatan-kejahatan lain yang dilakukan terhadap Rohingya. Hal ini termasuk memaksa laki-laki, perempuan, dan anak-anak melewati perbatasan dan masuk ke kamp pengungsi. Permintaan Khan tersebut disampaikan beberapa hari setelah kelompok pemberontak merebut kota perdagangan utama di timur laut Myanmar di perbatasan China.
Situasi Politik Myanmar
Militer Myanmar mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan Aung San Suu Kyi pada 1 Februari 2021, yang memicu pertempuran dengan milisi bersenjata yang diorganisir oleh kelompok etnis minoritas Myanmar. Pada tahun 2022, Mahkamah Internasional mengajukan kasus terpisah terhadap Myanmar, yang menuduh negara itu bertanggung jawab atas genosida terhadap kelompok etnis minoritas Muslim-Rohingya. Lima negara Eropa dan Kanada telah mendukung Gambia dalam proses tersebut.
Artikel ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang penuntutan terhadap kepala militer Myanmar atas kejahatan terhadap Rohingya. Situasi ini merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan keadilan bagi korban kejahatan kemanusiaan. Semoga langkah-langkah hukum yang diambil oleh ICC dapat membawa keadilan bagi Rohingya dan menghasilkan penegakan hukum yang adil dan transparan.
