Prabowo Memotong Anggaran APBN 2025 Demi Mendanai Program-program Prioritas dengan Rp306,6 Triliun

Prabowo Memerintahkan Penghematan Anggaran

Keinginan Prabowo terkait penghematan tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang dikeluarkan pada Rabu (22/1). Dalam Inpres tersebut, Presiden menargetkan penghematan anggaran, baik di pusat maupun daerah pada 2025, dapat mencapai sekitar Rp306,6 triliun.

Dengan inpres itu, Prabowo memerintahkan untuk membatasi belanja pada kegiatan yang bersifat seremonial, kajian, studi banding, publik, dan seminar atau focus group discussion.

Ia juga meminta biaya perjalanan dinas pejabat dipangkas hingga 50 persen. Menurut Prabowo penghematan itu akan menciptakan penghematan lebih dari Rp20 triliun. Ia menyebut anggaran yang dihemat bisa digunakan untuk memperbaiki puluhan sekolah.

Pengaruh Instruksi Presiden terhadap APBN

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut langkah penghematan anggaran atas instruksi presiden ini tidak akan mengubah postur APBN.

Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Jumat (24/1), ia mengatakan bahwa APBN sebisa mungkin akan digunakan untuk program-program yang bisa berdampak langsung terhadap masyarakat termasuk MBG.

“Oleh karena itu, Presiden menyampaikan dalam instruksi untuk melakukan fokus anggaran agar makin efisien dan penggunaan anggaran akan ditujukan kepada langkah-langkah yang memang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat langsung seperti makan bergizi gratis, tetapi juga beberapa langkah seperti swasembada pangan, energi, kemudian perbaikan di sektor kesehatan serta langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dari masyarakat untuk bisa menjadi SDM yang makin unggul, sehat,” ungkap Sri.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintahan Prabowo-Gibran. Prabowo bahkan menargetkan pada akhir 2025, program ini bisa menyentuh semua anak sekolah di Indonesia.

“Untuk pemangkasan ini, apakah dilakukan karena penerimaan pajak kurang? Itu adalah fokus untuk memperbaiki kualitas dari spending, kita bilang better quality of spending harus dilakukan karena memang APBN akan terus menjadi instrumen penting maka kualitas dari belanja baik kementerian lembga, dan daerah perlu diperbaiki,” tegasnya.

Dampak Efisiensi Anggaran terhadap Ekonomi

Ekonom CORE Indonesia Yusuf Hendry mengatakan efisiensi anggaran negara harus ditelisik lebih dalam lagi. Pasalnya, kebijakan penghematan anggaran sudah pernah dilakukan sebelumnya, tetapi tidak berdampak terlalu signifikan terhadap perekonomian negara.

“Kita ambil contoh pada tahun 2016, pemerintah melakukan kebijakan yang relatif mirip. Ketika itu Agustus, keluar inpres yang intinya adalah melakukan penghematan anggaran dan saat itu kalau kita perhatikan, belanja pemerintah akhirnya mengalami penurunan. Dan pada saat itu, ketika dorongan untuk belanja pemerintah itu berkurang. akhirnya berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum. Bisa dilihat pada data pertumbuhan ekonomi di kuartal III dan IV untuk tahun 2016,” ungkap Yusuf.

Peran Program MBG dalam Pertumbuhan Ekonomi

Ia menjelaskan, realokasi anggaran yang dikatakan oleh pemerintah salah satunya untuk program MBG juga perlu dievaluasi lebih lanjut, apakah bisa berdampak signifikan terhadap pergerakan ekonomi daerah setempat. Pasalnya, tujuan utama dari program MBG adalah untuk meningkatkan gizi anak-anak, dan bukan untuk meningkatkan perekonomian.

Menurutnya, pelibatan UMKM setempat perlu lebih digalakkan, agar program MBG ini bisa memiliki dampak yang lebih luas dan tidak hanya untuk meningkatkan asupan gizi anak-anak .

Optimalisasi Efisiensi Anggaran untuk Kesejahteraan Masyarakat

Yusuf menekankan agar efisiensi anggaran dan relokasinya bisa berdampak langsung kepada masyarakat, maka harus diarahkan kepada pos-pos penting lainnya seperti penyaluran bansos dan subsidi yang tepat sasaran.

“Saya kira hal-hal seperti itu yang dalam jangka pendek, bisa memastikan bahwa proses realokasi ataupun efisiensi ini kemudian tidak ada dampak yang tidak diduga sebelumnya terutama terhadap indikator makro ekonomi secara agregat, dalam hal ini misalnya pertumbuhan ekonomi, baik di level pusat maupun daerah,” pungkasnya. [gi/ab]

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *