Dunia  

Sekjen PBB Melawan Larangan Israel terhadap UNRWA: Mengajukan Banding

Sekjen PBB Melawan Larangan Israel terhadap UNRWA: Mengajukan Banding

Kontroversi UU Israel terhadap UNRWA

Pada minggu ini, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mengecam keputusan pemerintah Israel yang melarang operasi Badan Bantuan untuk Pengungsi Palestina atau UNRWA. Keputusan ini menuai pro dan kontra di kancah internasional.

Protes dari PBB

Guterres mengirim surat kepada Dubes Israel untuk PBB, Danny Danon, mengecam keputusan Israel dan meminta pembatalan UU tersebut. Dia menekankan bahwa UNRWA memiliki peran penting dalam memberikan bantuan kepada warga Palestina dan tidak ada organisasi lain yang dapat menggantikan peran UNRWA.

Alasan di Balik UU Israel

Parlemen Israel meloloskan UU tersebut setelah menuduh beberapa staf UNRWA berpartisipasi dalam serangan Hamas ke Israel. Dubes Israel, Danny Danon, menyatakan bahwa UU tersebut melarang UNRWA beroperasi di wilayah Israel dan melarang kontak antara pejabat Israel dengan UNRWA. Israel juga mengakhiri kerja sama dengan UNRWA dan meminta mereka untuk segera meninggalkan markas besarnya di Yerusalem Timur.

Reaksi dari UNRWA

Komisioner Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini, menyatakan bahwa pelaksanaan UU tersebut akan berdampak buruk pada warga Palestina, terutama di Jalur Gaza. Dia menegaskan bahwa UNRWA telah memberikan bantuan makanan, perlindungan, dan layanan kesehatan serta pendidikan bagi jutaan warga Palestina. Lazzarini menolak klaim bahwa badan bantuan lain dapat menggantikan peran UNRWA.

Aksi Selanjutnya

PBB telah menegaskan bahwa jika UNRWA dibubarkan, Israel sebagai kekuatan pendudukan memiliki tanggung jawab hukum untuk menyediakan layanan esensial bagi penduduk Palestina. Diskusi antara PBB dan Israel terus berlangsung untuk mencari solusi terbaik dalam situasi ini.

Dampak pada Masyarakat Internasional

Keputusan Israel terhadap UNRWA juga menuai reaksi dari berbagai negara di dunia. Banyak pihak mengecam tindakan Israel yang dianggap merugikan warga Palestina yang membutuhkan bantuan internasional. Diskusi dan negosiasi terus dilakukan untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Artikel ini akan terus diperbarui seiring perkembangan situasi. Pantau terus untuk informasi terkini.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *