Penolakan Dekrit Presiden Palestina Mahmoud Abbas

Pada Selasa (11/2), Kepala Komisi Urusan Tahanan Otoritas Palestina, Qadura Fares, menyampaikan penolakan terhadap dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Palestina Mahmoud Abbas. Dekrit tersebut merombak pembayaran santunan bagi keluarga-keluarga warga Palestina yang dibunuh atau dipenjara oleh Israel.

Penolakan Dekrit

Menurut Qadura Fares, “Kami menyampaikan penolakan atas dekrit ini dan menuntut penarikannya segera. Dekrit itu tidak ditulis di atas batu, semua orang melakukan kesalahan, hal itu bisa dibenahi. Jika memang ada kesalahan, semua itu bisa diperbaiki.”

Fares juga menambahkan, “Kita semua bangga dengan apa yang telah mereka lakukan, tetapi tiba-tiba, apakah sekarang kita ingin melihat mereka berada dalam kesengsaraan? Hal ini tidak bisa diterima dan tidak selaras dengan sejarah kita. Dan juga, hal ini berdampak tidak hanya bagi rakyat Palestina yang sudah menderita tetapi juga kondisi saat ini dan masa depannya.”

Kritik terhadap Presiden Abbas

Presiden Mahmoud Abbas menghadapi kritik baik dari sekutu maupun lawannya atas dekrit tersebut. Langkah ini diambil untuk memenuhi permintaan AS yang kemungkinan akan memperdalam ketidakpopulerannya.

Pengumuman yang mendadak itu nampaknya bertujuan untuk mengalihkan potensi sumber ketegangan dengan Presiden AS Donald Trump dan sebuah upaya untuk mempertahankan peran Otoritas Palestina, saat Washington memperkuat pendekatan pro-Israelnya terhadap konflik ini.

Perubahan Sistem Pembayaran

Abbas mengeluarkan dekrit yang membalikkan sistem sebelumnya, yang telah lama dicela keras oleh para pengkritik sebagai serangan yang menguntungkan terhadap Israel. Namun, bagi warga Palestina sendiri, sistem pembayaran tersebut dipandang sebagai sumber penghidupan penting bagi keluarga tahanan.

Membatalkan sistem pembayaran sejenis upah, yang dijuluki sebagai “upah untuk membunuh” oleh para kritikus, telah menjadi tuntutan utama pemerintah AS. Istilah “upah untuk membunuh” itu sendiri adalah penamaan yang ditolak oleh warga Palestina. Abbas telah lama menolak tekanan untuk menghentikan program tersebut.

Dukungan bagi Keluarga Tahanan

Otoritas Palestina sekarang akan memberikan dukungan bagi keluarga-keluarga para tahanan melalui jaring kesejahteraan sosial, sesuai dengan kebutuhan mereka dan bukan lama masa tahanan mereka. Qadura Fares mengatakan antara 35 ribu – 40 ribu keluarga akan terdampak oleh keputusan baru tersebut.

Kesimpulan

Dekrit yang dikeluarkan oleh Presiden Abbas telah menimbulkan kontroversi dan penolakan dari berbagai pihak. Langkah ini diambil dalam situasi politik yang kompleks, dengan pertimbangan yang melibatkan hubungan dengan Amerika Serikat dan Israel.

Bagaimana keputusan ini akan memengaruhi kondisi rakyat Palestina dan masa depan konflik ini masih menjadi pertanyaan besar. Semoga keputusan yang diambil dapat memberikan solusi yang adil dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat.