Perundingan Damaskus: Turki Minta YPG Kurdi Bubar

Pada Minggu (22/12), Menteri Luar Negeri Turki melakukan pertemuan dengan pemimpin de facto Suriah di Damaskus. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Turki menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi militan YPG Kurdi di Suriah dan bahwa mereka harus bubar. Selain itu, dia juga menyatakan bahwa semua sanksi terhadap Damaskus harus dicabut untuk memungkinkan negara itu dibangun kembali.

Integritas dan Persatuan Teritorial Suriah

Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, menekankan pentingnya integritas dan persatuan teritorial Suriah. Dia menyatakan bahwa tidak akan pernah ada keraguan mengenai hal tersebut. Dalam konferensi pers bersama pemimpin de facto Suriah, Ahmed al-Saraa, di Damaskus, Fidan menegaskan bahwa tidak ada tempat bagi milisi Kurdi PKK/YPG di Suriah. Menurutnya, organisasi teroris ini menguasai tanah rakyat Suriah dan mencuri sumber daya alamnya.

Kemitraan AS dengan SDF

Hakan Fidan juga menyatakan keyakinannya bahwa Presiden terpilih AS Donald Trump akan mengambil pendekatan berbeda terhadap kehadiran dan kemitraan AS dengan SDF setelah dia menjabat. Turki siap mendukung Suriah dalam upaya pembangunan kembali dan berharap kunjungannya akan mendorong lebih banyak kontak tingkat tinggi dari negara-negara lain.

Struktur Baru Kementerian Pertahanan dan Militer

Ahmed al-Sharaa mengumumkan bahwa pemerintahannya akan mengumumkan struktur baru kementerian pertahanan dan militer dalam beberapa hari. Dia menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan membiarkan senjata berada di luar kendali negara. Sebuah komite akan dibentuk untuk merancang struktur baru bagi tentara Suriah yang baru, dan faksi-faksi akan mulai mengumumkan pembubaran dan integrasi mereka secara bertahap.

Persenjataan di Suriah

Dalam konteks mengendalikan persenjataan di Suriah, Ahmed al-Sharaa menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan mengizinkan senjata di luar kendali negara. Dia menyatakan bahwa keberadaan senjata ilegal di negara ini adalah penyebab kekacauan dan keamanan yang tidak stabil. Prioritas utama pemerintahannya adalah mengendalikan persenjataan di negara ini, dan dia percaya bahwa ada kesepakatan luas di antara semua faksi untuk mencapai tujuan tersebut.

Kesimpulan

Perundingan Damaskus antara Turki dan Suriah menyoroti pentingnya integritas dan persatuan teritorial Suriah, serta upaya untuk mengendalikan persenjataan dan membangun kembali negara tersebut. Dengan komitmen bersama, diharapkan Suriah dapat kembali ke arah yang lebih stabil dan damai di masa depan.