Kebijakan Ekonomi Prabowo-Gibran Belum Sentuh Akar Permasalahan
Sejak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia, kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Prabowo-Gibran belum mampu menyentuh akar permasalahan yang ada. Hal ini disampaikan oleh Ekonom dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI), Teuku Riefky.
Kondisi Daya Beli Masyarakat dan Kesenjangan Ekonomi
Riefky menilai bahwa kebijakan yang telah diterapkan belum mampu menyelesaikan masalah penurunan daya beli masyarakat, terutama kalangan kelas menengah, rentan miskin, dan miskin. Selain itu, kebijakan yang berlaku saat ini cenderung membuat kalangan masyarakat atas semakin kaya.
Produktivitas dan Kesempatan Kerja
Menurut Riefky, salah satu isu utama adalah turunnya produktivitas sebagian masyarakat di Indonesia dan meningkatnya kesenjangan ekonomi. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah perlu fokus pada peningkatan produktivitas dan menciptakan lapangan kerja yang bernilai tambah tinggi.
Tantangan Masa Depan
Riefky juga menyoroti tantangan masa depan dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dia menekankan pentingnya menciptakan lapangan kerja yang berkualitas dan meningkatkan produktivitas sebagai langkah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi hingga mencapai delapan persen.
Rapor Merah Ekonomi Prabowo-Gibran
Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira, juga memberikan penilaian terhadap kinerja ekonomi Prabowo-Gibran dalam 100 hari pertama pemerintahan mereka. Menurut Bhima, ada beberapa indikator ekonomi yang menunjukkan performa buruk, seperti tren meningkatnya imbal hasil surat utang pemerintah dan penurunan indeks harga saham gabungan (IHSG).
Tantangan Proteksionisme dan Koordinasi Kementerian
Bhima juga menyoroti kurangnya persiapan dalam menghadapi kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, serta buruknya koordinasi antar kementerian di bidang ekonomi. Hal ini menyebabkan implementasi kebijakan yang belum optimal dan kesulitan dalam menarik investasi asing.
Kebijakan Lingkungan dan Energi
Uli Arta Siagian, Manajer Kampanye Hutan dan Kebun WALHI Nasional, menilai kebijakan pemerintah dalam bidang lingkungan dan energi akan semakin memperburuk krisis iklim di masa depan. Dia menyoroti rencana penggunaan 20 juta hektar hutan untuk pangan dan energi sebagai langkah yang dapat merugikan lingkungan.
Transisi Energi dan Pengelolaan Sumber Daya Alam
Uli juga menyoroti kebijakan transisi energi Prabowo-Gibran yang dinilainya masih belum optimal. Dia mengkritisi penggunaan tanaman monokultur seperti sawit, tebu, dan aren sebagai bagian dari upaya swasembada energi, sementara potensi energi terbarukan belum dimaksimalkan.
Implikasi Langsung terhadap Lingkungan dan Masyarakat
Menurut Uli, fokus pada bisnis dan pembangunan energi dalam skala besar tidak akan membawa keadilan bagi lingkungan dan masyarakat. Dia mengecam kebijakan yang mengorbankan hutan dan lingkungan demi kepentingan ekonomi.
Kesimpulan
Dari penilaian para ahli ekonomi dan lingkungan, kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran masih memiliki banyak tantangan dan perlu untuk dievaluasi lebih lanjut. Penting bagi pemerintah untuk memperbaiki kebijakan yang sudah ada dan mengembangkan strategi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
