Meninjau Kebijakan Pemerintahan Jokowi: Tantangan Hukum dan HAM di Indonesia
Situasi Demokrasi di Era Pemerintahan Jokowi
Dalam catatan akhir tahun, terungkap bahwa dalam 10 tahun pemerintahan Joko Widodo (2014-2024), terdapat 122 kebijakan yang melanggar prinsip hukum dan HAM. Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur menyatakan bahwa situasi tersebut merupakan akibat dari kerusakan demokrasi sejak era kepemimpinan presiden ketujuh Indonesia.
Kritik terhadap Kebijakan Kontroversial
Isnur menyoroti beberapa kebijakan yang dianggap melanggar, seperti pemindahan ibu kota negara, hak veto Menteri Koordinator membatalkan kebijakan menteri, dan permintaan Jokowi kepada DPR untuk menuntaskan UU Cipta Kerja dalam 100 hari.
Ancaman terhadap Hukum dan HAM di Masa Depan
Isnur memprediksi kondisi hukum dan HAM pada tahun 2025 tidak akan lebih baik, dengan penyelesaian non-yudisial yang diutamakan oleh pemerintah baru. Pemerintahan Prabowo Subianto bahkan dianggap berpotensi membuat kondisi lebih buruk dengan adanya arus militeristik yang meningkat.
Peran Komnas HAM dalam Meningkatkan Indeks HAM
Komisioner Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) Anis Hidayah menegaskan bahwa indeks HAM harus meningkat, karena penurunan indeks berarti penurunan kualitas hidup warga negara. Anis mencatat bahwa kebebasan berekspresi dan berpendapat merupakan faktor penting dalam menurunkan Indeks HAM Indonesia.
Kritik terhadap Peraturan Hukum yang Kontroversial
Komnas HAM sebelumnya mengeluarkan kajian yang menyatakan bahwa pelanggaran HAM disebabkan oleh beberapa aturan hukum yang tidak berpihak pada rakyat, termasuk UU Cipta Kerja dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik.
Prestasi dan Tantangan dalam Penegakan Hukum
Mantan staf khusus presiden Jokowi, Rumadi Ahmad, menyatakan bahwa kritik terhadap penegakan hukum penting untuk proses pendewasaan bangsa Indonesia. Meskipun demikian, pemerintahan Jokowi juga mencatat sejumlah prestasi dalam penegakan hukum, seperti pengesahan peraturan perundang-undangan yang penting.
Terobosan dalam Penegakan HAM
Selama pemerintahan Jokowi, tercapai sejumlah terobosan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat secara yudisial. Hal ini menjadi harapan baru bagi korban pelanggaran HAM berat masa lalu.
